by

Balada PPP di Pusaran Kuasa, Pasca OTT Romy KPK Incar Uu?

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut telah memiliki superioritas hukum yang dijadiakan sebagai aturan main, karena hukum adalah mata pisau yang mengatur segala aspek kehidupan warga negara itu sendiri.

Begitu pun yang terjadi di Indonesia, seorang pengamat politik mengatakan justru sering melihat hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, jika dikaitkan dengan dunia politik, bisa juga diartika tajam ke kubu oposisi tapi tumpul ke kubu koalisi.

Hal itu disampaikan pengamat politik Mujadidi Hizbulloh. Dengan adanya seruan aksi dari PD KAMMI Bandung, yang bertepatan dengan Visualisasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Kamis (28/03/2019).

Pengamat muda tersebut juga mengatakan, setelah ketua umumnya bermasalah dan ditangkap OTT partai berlambang kabah, kembali menjadi sorotan karena salah satu pejabat publik dari Partai tersebut menjadi incaran KPK,  yaitu Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. “Untuk kedua kalinya dipanggil Tipikor dan mangkir dari panggilan tersebut,” ujarnya secara ekslusif dalam diskusi bersama Ekspos Media Group saat ditemui di jalan Tamansari, Kota Bandung, Rabu (27/3/2019).

Mujadidi menambahkan, ada gerakan yang menarik dari organisasi mahasiswa yang yaitu KAMMI pimpinan daerah kota Bandung, mereka mengadakan aksi dengan seruan dan tagline “Jemput Uu ke Pengadilan, Usut Tuntas Korupsi”. Dari tema aksi tersebut, Mujadidi mengatakan mulai melihat masyarakat khususnya mahasiswa telah sadar ada masalah dengan Uu Ruzhanul Ulum terkait kasus Korupsi Dana Bansos yang menimpa Sekda Tasikmalaya.

Lebih lanjut, Mujadidi menambahkan, KPK harusnya mulai tegas, panggil kembali Uu Ruzhanul Ulum, jika kembali mangkir terus buru dan kejar sampai dapat, dan jika nanti benar-benar terbukti terlibat kasus Korupsi Dana Bansos tersebut. “Tangkap, jebloskan ke dalam penjara!,” pungkasnya.