by

Target Selesai 2023, Junaedi: 4500 Belum Terima Sertifikat

Melalui Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Provinsi Jawa Barat (BPKAD Jabar), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bekerja keras untuk mendata aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris BPKAD Jawa Barat, Junaedi, sejauh ini sekitar 1.500 bidang tanah atau sekitar 29 persen tanah telah disertifikasi.

Sebenarnya aset yang dikelola oleh BPKAD Jabar, menurut Junaedi, tidak hanya tanah, tetapi juga dalam bentuk aset properti bergerak dan tidak bergerak seperti gelas, piring, bangku dan meja sekolah menengah/kejuruan di Jawa Barat. “Totalnya, total mencapai 5 juta aset,” katanya di Jawa Barat Mendapat Informasi (Japri) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (2/5/2019).

Adapun tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Junaedi mengatakan, total sekitar 5.909 bidang yang tersebar di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. “Hanya sekitar 29 persen yang telah menerima sertifikat, sisanya 4.500 belum diverifikasi dan belum disertifikasi,” katanya.

Selain itu, lambatnya proses sertifikasi aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa tanah, lanjut Junaedi, tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di lapangan. “Tidak sedikit aset tanah yang dikendalikan oleh pihak lain bahkan telah dihuni secara turun-temurun. Namun, ketika akan diatasi, pihaknya meminta ganti rugi,” keluhnya.

Padahal, menurut Junaedi, pihak lain yang menempati tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya membayar sewa tetapi sebaliknya. “Adalah salah untuk menduduki tanah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi selama bertahun-tahun, ketika mereka akan didisiplinkan, mereka meminta kompensasi, tidak membayar sewa. Ini adalah salah satu kendala untuk membuat sertifikat tanah dikeluarkan,” katanya.

Langkah selanjutnya, lanjut Junaedi, sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), semua aset milik negara harus segera dipesan. “Ini bukan hanya unsur korupsi, tetapi ada kasus pidana, kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP Jawa Barat,” katanya.

Junaedi mengatakan bahwa dalam membatasi aset, ada beberapa pendekatan baik secara yuridis maupun non-yuridis. “Ini penting sebelum kita melakukan eksekusi order agar tidak menimbulkan masalah hukum dengan warga. Sebenarnya ada juga aset yang disewa,” tambahnya.

Namun, anehnya, kata Junaedi, ketika aset sewaan akan digunakan pemerintah sebagai pemilik aset, penyewa keberatan. “Mereka keberatan, dan menuntut kompensasi dan sebagainya, dengan argumen mereka untuk mempertahankan aset,” katanya.

“Dari 4545 aset dibagi menjadi 4 kategori, yaitu K1, K2, K3 dan K4. Khusus untuk K1 ada 300-an kami berharap untuk mendapatkan sertifikasi pada akhir 2019. Sementara K2, K3 dan K4 diharapkan akan selesai pada tahun 2022 dan semua bersertifikat, “pungkasnya.