RADARDEPOK.COM, DEPOK - Kota Depok masuk dalam skala prioritas Pansus VI DPRD Jawa Barat, dalam membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketua Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat(Jabar) Hasbullah Rahmad mengatakan, dalam pembahasan Rancangan Raperda RTRW Jabar, dia mendorong agar Kota Depok ke depan bisa dibuatkan transportasi publik berbasis monorel dan kretam
"Wacana transportasi di Depok akan kami amankan dalam Perda RTRW Jabar, agar ke depan bisa diperjuangkan agar jadi kenyataan," kata Hasbullah, Jumat (1/7).
Hasbullah mengungkapkan, secara garis besar perkembangan hasil pembahasan Rancangan Ranperda RTRW Provinsi Jabar, Pansus VI DPRD Jabar juga memprioritaskan ketahanan pangan warga Jabar 20 tahun ke depan. Sebab, pihaknya memperkirakan di tahun 2042 mendatang jumlah penduduk di Jabar mencapai 63 juta penduduk.
"Kami akan mendorong agar pertanian di Jabar bisa ditingkatkan mulai dari sekarang sampai 20 tahun ke depan," ucapnya.
Dia menyebutkan, saat ini di Jabar ada 7.333 hektar lahan pertanian, dan akan dipacu menjadi 929.000 hektar lahan pertanian untuk untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk.
"Hal ini kami lakukan untuk mencegah krisis pangan 20 tahun mendatang," bebernya.
Dia menambahkan, untuk memastikan kebutuhan pokok aman sampai 20 tahun mendatang, melalui Rapderda RTRW Jabar ini, pihaknta juga mendorong produksi pertanian dari yang biasa panen satu tahun sekali menjadi dupa kali setahun, sedangkan pertanian yang panen dua kali setahun menjadi tiga kali setahun.
"Kami akan upayakan saluran irigasi yang maksimal untuk menunjang pertanian masyarakat ke depan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemkot Depok berwacana akan membangun moda transportasi kereta cepat Monorel. Wacana tersebut sudah mendapat persetujuan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
"BPTJ sudah menyetujui pembangunan kereta cepat Monorel," kata Walikota Depok, Mohammad Idris.
Lanjut Idris, proyek pembangunan monorel ini juga telah melalui kajian dari sejumlah pakar dan akademisi dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok. "Rencana pembangunan Monorel ini tinggal menunggu persetujuan dan pengesahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN," kata dia.
Menurut Idris, keberadaan Monorel sudah menjadi keharusan karena menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemacetan di Kota Depok. "Pembangunan Monorel opsi terbaik mengatasi kemacetan dibandingkan melakukan upaya pelebaran jalan. Selebar apapun jalanan di Kota Depok, tidak sebanding dengan migrasinya dan jumlah kendaraan yang terus bertambah lagi," jelasnya.
