RADAR JABAR - Tepat hari ini Kota Bekasi genap berusia 26 tahun. Pemerintah Kota Bekasi terus menggenjot pembangunan di berbagai sektor, yang sebelumnya sempat melemah karena pandemi covid 19. Kini, geliat pembangunan mulai tumbuh mulai dari infrastruktur, ekonomi hingga Indek Pembangunan manusia (IPM).
Situasi sulit beberapa waktu lalu membuat pencapaian kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tidak maksimal. Meskipun, semua kembali merangkak positif mulai tahun 2021.
Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi anjlok dari angka 5,41 persen menjadi -2,55. Begitu juga dengan pendapatan domestik regional yang mengalami penurunan, serta peningkatan jumlah pengangguran di tengah terus meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Kondisi terburuk dalam lima tahun terakhir.
Tahun 2022 kemarin, meskipun perlahan-lahan pulih dari dampak Pandemi Covid-19, kondisinya belum bisa lebih baik dibandingkan satu tahun sebelum Pandemi.
Baca Juga: Pemerintah Kota Bekasi Fasilitasi Pencari Kerja
Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tercatat 4,96, lebih kecil dibandingkan 5,41 di tahun 2019. Begitu juga dengan tingkat pengangguran, tahun 2022 kemarin berada di angka 8,81, lebih besar dibandingkan 8,30 di tahun 2019.
Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kota (Pemkot) beberapa kali menyebut lambatnya pembangunan di sektor infrastruktur belakangan ini disebabkan situasi Pandemi Covid-19.
Disamping angka-angka statistik dan pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia tidak boleh luput dari perhatian. Ekonomi yang terus bertumbuh, infrastruktur yang terus menjadi fokus pembangunan, mesti memberikan dampak positif juga bagi kualitas manusia.
Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto menyebut hampir seluruh indikator kinerja telah dikerjakan oleh Pemkot Bekasi. Hanya saja, belum semua tercapai, atau sempurna.
Sisa waktu periode pemerintahan 2018-2023 akan dimaksimalkan untuk menuntaskan pembangunan daerah, berdasarkan skala prioritas.”Karena tentunya, implikasi dari Covid-19 juga cukup berpengaruh. Karena hampir dua, tiga tahun, kemudian kita konsentrasi dengan kesehatan,” katanya.
Pemerintah Kota Bekasi masih berkutat pada pembangunan sektor infrastruktur untuk menuntaskan banjir, pendidikan, dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Ia mengklaim, Infrastruktur dan pelayanan di sektor kesehatan sudah cukup baik hasil dari jajak pendapat yang dilakukan.
Tahun ini, Kota Bekasi membangun tiga gedung Puskesmas, sehingga total Kota Bekasi memiliki 53 Puskesmas untuk melayani masyarakat di 56 kelurahan.
Pada sektor pendidikan, harapan lama sekolah di Kota Bekasi belum maksimal, masih di angka 11,8 tahun. Belum meratanya infrastruktur pendidikan di tingkat SMP dan SMA menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Jadi artinya masih ada 0,2 persen warga masyarakat yang tidak lulus SMA. Ini saya kira menjadi PR kita, dimana wajib belajar 12 tahun sampai dia lulus SMA harus bisa kita capai,” ungkapnya.
Kewenangan pemerintah kota hanya sampai di tingkat SMP. Untuk itu, pemerintah kota perlu bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menambah jumlah sekolah tingkat atas atau kejuruan, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan lahan untuk pembangunan gedung sekolah.
