RADAR JABAR - Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan geram dengan beredarnya draf rotasi mutasi 182 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Draf rotasi mutasi ini merupakan dokumen negara yang sifatnya rahasia. Apalagi belum ada pelantikan, tentu tidak boleh beredar luas,” kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, Senin (13/3).
Menurut Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, dokumen yang disebarluaskan tanpa adanya kejelasan serta sumbernya akan ada konsekuensi hukumnya.
“Bagi yang menyebarluaskan akan berhadapan dengan konsekuensi hukum ya. Baik itu ASN ataupun masyarakat biasa. Karena tersebarnya dokumen tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi ASN di lingkungan Pemkab Bekasi,” tegas Dani.
Namun demikian, saat ini lanjut Dani, pihaknya terlebih dahulu melakukan investigasi dengan melibatkan sejumlah pihak. Investigasi salah salah satunya bertujuan mencari tahu dari mana sumber bisa tersebar luasnya draf rotasi mutasi.
Sebagaimana diketahui apabila dilihat dari model draf yang muncul merupakan pengajuan proses rotasi mutasi untuk pergeseran jabatan struktural serta untuk pengisian jabatan kosong. Yaitu setelah adanya pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami juga tidak mau gegabah ya dalam pelaporannya. Tentunya harus ada bukti yang kuat, oleh sebab itu untuk menjaga kerahasiaan negara serta untuk memberikan efek jera. Akan kami laporkan sebab hal ini sudah beberapa kali terjadi. Tentunya harus adakan tindakan supaya oknum penyebar dokumen negara ini bisa ada efek jera,” tegasnya. (and)
