RADAR JABAR - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelontorkan aggaran sebesar Rp 135 miliar kepada PP Perbasi dan panitia pelaksana lokal (LOC) untuk persiapan penyelenggaraan FIBA World Cup 2023.
Persatuan Basket Seluruh Inodnesia (Perbasi) dan Kemenpora melakukan penandatanganan sebagai bentuk kerja sama unutk pendanaan penyelenggaraan Piala Dunia Basket.
Pejabat yang terlibat menandatangani adalah Ketua Umum (Ketum) PP Perbasi Danny Kosasih dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Asisten Deputi Olahragawan Andalan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Darmo Susilo.
Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menpora Dito Ariotedjo di gedung Kemenpora, Jakarta, kemarin.
Perlu diketahui, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah bersama Jepang dan Filipina. Untuk Indonesia, event berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada 25 Agustus hingga 3 September 2023.
Tim-tim di grup G dan H akan bertanding di Indonesia Arena pada periode tersebut. Negara yang bakal bertanding di Indonesia adalah juara bertahan Spanyol, Iran, Pantai Gading, dan Brasil di grup G. Lalu, Kanada, Latvia, Lebanon, dan Prancis.
"Ini negara kuat semua. Sebelumnya, banyak yang menanyai saya kenapa Indonesia tidak lolos. Saya katakan, ini hanya negara yang lolos kualifikasi," jelas Ketum PP Perbasi Danny Kosasih kemarin.
Baca Juga: Luar Biasa! Sabet Tiga Medali Turnamen Basket SDI Al-Azhar 7 Sukabumi Juara Umum Di Nasional
"Sekelas Argentina yang sebelumnya runner-up saja tidak lolos. Semua terus berpacu untuk permainan basket meningkat,"
Meski tim basket Indonesia tidak berpartisipasi, Menpora Dito berharap Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia sebagai negara yang sudah layak menghelat kompetisi olahraga bertaraf global.
Dito juga meminta transparansi dan akuntabel kepada Perbasi sebagai LOC FIBA World Cup 2023 Indonesia. Sebab, event ini menggunakan sumber dana dari APBN.
Baca Juga: Presiden Lantik Dito Ariotedjo sebagai Menpora, Jokowi Ingin Liga Tarkam Dimasifkan
"Kunci sukses adalah menyelesaikan semua administrasi dan pertanggunggjawaban keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Sebab, ini adalah APBN. Anggaran negara, bukan uang nenek kita,” tegas Dito.
Artikel Terkait
Kasus KDRT di Depok Viral di Medsos, Polisi: Suami Istri Ditetapkan Sebagai Tersangka
Polisi Buru Agen Travel PT GTI yang Bawa Kabur Uang Karya Wisata SMAN 21 Bandung
Polisi Akhirnya Ringkus Pegawai Travel PT GTI yang Bawa Kabur Uang Karya Wisata SMAN 21 Bandung
NU dan Muhammadiyah Bersepakat Mengedepankan Kepemimpinan Moral Jelang Pemilu 2024