Hergun Dorong BUMDes Masuk Dalam Ekosistem Pembayaran Digital (QRIS), Ini Tujuannya!

RADAR JABAR - Anggota DPR RI Heri Gunawan dari Fraksi Gerindara berharap, momentun Hari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dapat meningkatkan perekonomian di Sukabumi.

Selain itu, lanjut pria yang akrab disapa Hergun ini, hari BUMDes yang jatuh pada 2 Februari dapat menciptakan lapangan kerja serta diharapkan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Hergun mengutip, hal itu sesuai dengan tema Hari BUMDes tahun ini, "Meningkatkan Ekonomi Desa melalui BUM Desa"

Baca Juga: Heri Gunawan: Pendidikan dan Kesehatan Penting dalam Mewujudkan Generasi Bangsa yang Terdidik dan Sehat

Hergun menyebutkan, potensi BUMDes di Sukabumi sangat besar sekali mengingat Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa.

"Kabupaten Sukabumi terdiri dari 381 Desa, sehingga setidaknya terdapat 381 BUMDesa di Sukabumi yang berperan menggerakkan roda perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Sukabumi," kata Hergun dilansir dari Radar Sukabumi.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menyatakan, kelahiran BUMDesa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Baca Juga: Heri Gunawan Kecam Pengeroyokan Jurnalis di Sukabumi

"Pasal 87 menyatakan Desa dapat mendirikan BUMDesa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Selain itu, dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum,” ujar legislator Senayan asal Dapil Jawa Barat IV Kota/Kabupaten Sukabumi.

Pria yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Badan Legislasi DPR RI itu melanjutkan, pada 2020 ketentuan mengenai BUMDes diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang diganti dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022) dengan mengukuhkannya sebagai badan hukum.

"Dengan dasar UU Cipta Kerja, maka Pemerintah membuat peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sehingga, keberadaan BUM Desa makin kuat sebagai lembaga sosial dan lembaga ekonomi," ungkapnya.

Baca Juga: SMP Mardi Yuana Kota Sukabumi Gelar Reuni Akbar, Heri Gunawan dan Alumni Ucapkan Terima Kasih kepada Guru

"BUMDes dipertegas sebagai badan hukum yang didirikan desa atau desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan jenis jasa lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa,” lanjutnya.

Ketua DPP Partai Gerindra itu menegaskan, keberadaan BUMDes merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran atau perdesaan.

"Menurut Kementerian Dalam Negeri, pada 2022 jumlah total desa di Indonesia mencapai 74.961 desa. Dan, dengan dukungan Dana Desa yang tiap tahunnya mencapai kurang lebih Rp70 triliun, BUMDes telah efektif menjadi penggerak perekonomian nasional di perdesaan,” kata Hergun.