Redaksi

by

Pedoman Media Cyber

PEDOMAN MEDIA CYBER

PERATURAN DEWAN PERS INDONESIA

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi,dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila,Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaanberpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehinggamemerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional,memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasipers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan MediaSiber sebagai berikut:

  1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yangmenggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, sertamemenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yangditetapkan Dewan Pers.Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalahsegala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber.Antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentukunggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembacaatau pemirsa, dan bentuk lain.

  1. Verifikasi dan Keberimbangan

BeritaPada prinsipnya setiap berita harus melaluiverifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi padaberita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.Ketentuan di atas dikecualikan, dengan syarat:Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;Sumberberita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibeldan kompeten;Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atautidak dapat diwawancarai;Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwaberita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalamwaktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, didalam kurung dan menggunakan huruf miring.Setelah memuat berita, media wajib meneruskan upayaverifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkanpada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belumterverifikasi.

  1. Isi Buatan Pengguna (User GeneratedContent)

Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuanmengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secaraterang dan jelas.Media siber mewajibkan setiap pengguna untukmelakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahuluuntuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuanmengenai log-in akan diatur lebih lanjut.Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkanpengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yangdipublikasikan:Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku,agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa,serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, ataucacat jasmani.Media siber memiliki kewenangan mutlak untukmengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan hal-hal diatas.Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduanIsi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan. Mekanisme tersebut harusdisediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.Media siber wajib menyunting, menghapus, danmelakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan danmelanggar ketentuan, sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2x 24 jam setelah pengaduan diterima.Media siber yang telah memenuhi ketentuan, tidakdibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yangmelanggar ketentuan.Media siber bertanggung jawab atas Isi BuatanPengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah bataswaktu sebagaimana tersebut di atas.

  1. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu padaUndang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yangditetapkan Dewan Pers.Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkanpada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatanralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskanmedia siber lain, maka:Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yangdipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawahotoritas teknisnya;Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukanoleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah mediasiber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh mediasiber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atassemua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yangtidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyakRp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

  1. Pencabutan Berita

Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabutkarena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalahSARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkanpertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipanberita dari media asal yang telah dicabut.Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepadapublik.

  1. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antaraproduk berita dan iklan.Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajibmencantumkan keterangan: .advertorial., .iklan., .ads., .sponsored., atau katalain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

  1. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman PemberitaanMedia Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

  1. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaanPedoman

Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.Jakarta,3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3Februari 2012).