RADAR JABAR - Sejumlah Pedagang dan Juru parkir di kawasan objek wisata Pantai Citepus Istana presiden, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, protes dengan adanya Tollgate.
Ketua RW 12, Rusdian sekaligus Juru parkir objek wisata Pantai Citepus Istana presiden menilai, Tollgate atau pos pemberlakukan tarif masuk bagi wisatawan tersebut akan sangat memberatkan wisatawan.
Untuk itu, dirinya mewakili Pedagang dan Juru parkir di objek wisata Pantai Citepus Istana presiden, meminta kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, mentiadakan Tollgate dengan tarif masuk Rp5.000,- per orang.
Baca Juga: Indahnya Bukan Main, Berikut Rekomendasi Tempat Wisata Terfavorit di Purwakarta
Menurutnya hal itu bisa berdampak terhadap kepada para pelaku usaha, yakni pengunjung enggan datang kembali ke kawasan objek wisata Pantai Citepus Istana presiden.
"Artinya ketika melakukan penagihan, misalkan per orang itu Rp5 ribu. Nah, kalau seperti tadi satu kendaraan ada 20 orang, kalau per orang Rp5 jadi Rp100 ribu. Kalau bisa ada kebijakan atau apalah," tegasnya, Kamis (16/03/2023).
Selain itu, dirinya meminta benahi dulu aset yang ada di objek wisata Pantai Citepus Istana presiden.
Baca Juga: Situ Gede Tasikmalaya, dari Persembunyian Tentara Jepang Hingga Jadi Wisata yang Mengesankan
"Jadi ketika masuk dan ditagih per orang Rp5 ribu itu mereka (Pengunjung - red) ada liat apa gitu, seperti apa kaya di tempat wisata lain," paparnya.
Tidak hanya itu, kata Rusdian, Juru parkir juga merasa keberatan. Pasalnya, terdapat dua pungutan yang dilakukan Dinas Pariwisata, juga terkait parkir kendaraan yang dilakukan penjaga parkir.
"Di atas itu dimintai uang masuk (Tollgate, red), sementara yang parkir motor di bawah dan tidak kalau banyak gak ada yang merapikan, karena yang menjaga Tollgate di atas. Jarak dari parkir ke atas itu kan dekat, ketika mereka di atas sudah parkir, ketika pulang ditagih lagi memang seadanya tapi gimana ya," jelasnya.
Baca Juga: Ngehits Abis, Berikut 5 Tempat Wisata di Tasikmalaya yang Instagramable
Ia mengaku sebelumnya ada musyawarah di desa, mulai dari perwakilan Pedagang pelaku usaha termasuk parkir. Namun poinnya itu penolakan dan masih dalam tahap pembahasan.
"Jadi belum langsung muncul kaya gini, setelah pembahasan waktu di desa itu tidak ada lagi koordinasi jadi langsung ada Tollgate. Kami meminta tolgate ini, satu disesuaikan, yang kedua jangan dulu ada Tollgate, tapi benahi dulu fasilitasnya," paparnya.
Artikel Terkait
Jelang Puasa, PLN Intensifkan Pemeliharaan Guna Kenyaman dan Kehidmatan Ramadhan
Belasan Darah Pegawai Lapas Kelas IIB Sukabumi Disedot
Terindikasi Jual Beli Jabatan di Lingkungan Pemerintah Purwakarta, Anggota Dewan Teriak Lantang
Sinyal Kemajuan Ekonomi Jawa Barat, Investasi Masuk Sekitar Rp175 triliun
Jelang Ramadan, Gubernur Jawa Barat Ingatkan Bupati dan Wali Kota Kendalikan Inflasi